DPR Tunggu Terobosan Mendikbud

DPR Tunggu Terobosan Mendikbud

DPR Tunggu Terobosan Mendikbud

DPR Tunggu Terobosan Mendikbud
DPR Tunggu Terobosan Mendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyayangkan pidato Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim yang belum menyentuh persoalan guru di Indonesia.

“Maksudnya bagus, agar meningkatkan awareness guru terhadap anak didik mereka, tapi persoalan guru nasional saat ini menguatirkan, kita menunggu terobosan,” ujar Fikri, Selasa (26/11/2019).

Fikri mengomentari pidato Nadiem menyambut hari guru nasional yang bertepatan pada 25 November

dan diunggah di akun resmi kemendikbud tersebut. “Memang ada problem kurikulum di kita yang sulit diikuti guru dan juga murid, selain itu juga bongkar pasang kebijakan seolah semua pendidik dipaksa bereksperimen,” kata politisi PKS ini.

Namun, menurut Fikri, saat ini posisi Nadiem adalah pembuat kebijakan yang tugasnya menemukan solusi atas beragam permasalahan pendidikan, khususnya terkait guru. “Masalah guru di Indonesia mulai dari jumlah, kualitas, sampai kesejahteraan pendidik itu mestinya jadi prioritas,” imbuh Fikri yang juga mantan guru ini.

Menurut data Kemendikbud RI, secara nasional tahun ini terdapat kekurangan 746.121 guru

di sekolah negeri seiring adanya 62.759 guru yang akan pensiun. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat, dimana pada tahun 2021, jumlah guru pensiun mencapai 69.757. Bahkan, dalam satu kesempatan, mantan Mendikbud Muhajir Efendi pernah meminta para guru yang sudah pensiun tahun ini agar tetap mengajar, sampai guru pengganti ada. “Kondisi ini menunjukkan sudah darurat pasokan guru,” imbuhnya.

Selain itu masih terdapat 1,62 juta guru yang belum tersertifikasi. Padahal sertifikasi bertujuan agar guru memiliki kualitas akademik dan kompetensi yang mumpuni. “Target dirampungkan tahun ini sulit tercapai,” kata Fikri.

Terkait kesejahteraan guru, saat ini masih terdapat 736 ribu guru honorer dengan upah hanya beberapa ratus ribu rupiah. “jauh di bawah upah minimum provinsi dan kabupaten kota,” sambung Fikri.

Skema pemerintah yang dijanjikan di depan DPR beberapa waktu lalu adalah diangkat menjadi CPNS bagi yang masih berusia di bawah 35 tahun. Selain itu, diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). “Namun pengangkatan P3K ini mesti melewati penganggaran di APBD masing-masing daerah, artinya paling cepat tahun depan terealisasi,” urai dia.

 

Sumber :

https://mycourses.hult.edu/eportfolios/55933/Home/Definition_Objectives_and_Monetary_Policy_Instruments