Pendidikan

 Kebijakan Ekonomi Kerakyatan

 Kebijakan Ekonomi Kerakyatan

            System ekonomi terkandung dalam sila kelima, yaitu “ Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam rangka mewujudkan  masyarakat yang adil dan makmur yang sesuai dengan Pancasila, maka system ekonomi yang harus dibangun adalah system ekonomi yang pada dasarnya bersifat kekeluargaan atau bersifat gotong royong. System ekonomi Pancasila yang merupakan suatu system guna mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang menyangkut bidang ekonomi.

Tercantum dengan jelas pada bab XIV pasal 33 UUd 1945 yang berbunyi:

  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
  3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari ayat-ayat tersebut dapat lebih dijelaskan bahwa

  1. Dasar demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.
  2. Kemakmuran masyarakat diutamakan
  3. Perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
  4. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh Negara
  5. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam perut bumi Indonesia dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

            Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat dan cirri-ciri system ekonomi yang harus disusun adalah dengan adanya; demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakat, asas kekeluargaan, ikut campurnya Negara dalam cabang-cabang produksi dan sumber daya alam yang penting (vital).

sumber :