Pendidikan

Netralitas dan Mobilitas PNS dalam Pilkada; antara Sulawesi Selatan dan Banten

Netralitas dan Mobilitas PNS dalam Pilkada; antara Sulawesi Selatan dan Banten

Undang-undang No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah, tidak secara tegas melarang incumbent untuk kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah melalui mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebaliknya, secara implisit undang-undang memperolehkan incumbent turut serta kembali dalam pencalonan kepala daerah melalui pilkada langsung dengan cara mengundurkan diri. Hanya saja terdapat ruang krusial, bahwa undang-undang tidak jelas mengatur mekanisme pengunduran diri. Apakah dengan mengambil cuti dari tugas atau melepaskan jabatannya terlebih dahulu ketika incumbent mendeklarasikan dirinya turut serta dalam pilkada atau setelah dirinya secara de jure terpilih atau tidak terpilih.

Perumusan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung didasari atas prinsip demokrasi yang menjamin hak politik setiap warga negara untuk memilih atau dipilih. Meski dari aspek konstitusi pencalonan incumbent tidak dipermasalahkan, namun disis lain, di luar ranah konstitusi keterlibatan incumbent dalam pilkada berikan efek politisi terhadap netralitas sikap PNS. Kondisi ini tercermin dalam pilkada di Sulawesi Selatan dan Banten.

Perbandingan sikap politik PNS dalam menghadapi pemilihan kepala daerah yang melibatkan incumbent di Sulawesi Selatan dan Banten. Faktor-faktor yang mempengaruhinya dari sapek internal dan eksternal, bentuk-bentuk ketidaknetralan dan dampak ketidaknetralan PNS setelah pilkada.

  1. Faktor Internal Kooptasi PNS (Budaya Patron Cilent)

Budaya politik merupakan variabel yang tidak dapat dipisahkan dalam menganalisa perilaku aktor-aktor yang terlibat dalam birokrasi. Terdapat beberapa definisi menegnai budaya politik, dalam konteks ini budaya didefinisikan sebagai matriks dan perilaku yang mempengaruhi sistem politik. Birokrasi pemerintahan secara ideal merupakan organisasi yang rasional dan bekerja untuk kepentingan administratif pemerintahan. Hanya saja, kinerja birokrasi tidak bisa diabaikan begitu saja dari aspek budaya politik yang mempengaruhi pola relasi aktor-aktor yang bekerja dalam birokrasi. Realitas dinamika pemilihan di dua provinsi memperlihatkan bagaimana aspek budaya politik mempengaruhi rasionalitas birokrasi yang teraktualisasi dalam netralitas politik PNS.

Di Sulawesi Selatan, budaya kekerabatan telh menciptakan pola hubungan patron client antara kepala daerah dan pejabat struktural di bawahannya. Dalam relasi seperti ini memberikan kekuasaan mutlak kepala daerah, karena kepala daerah merupakan patron bawahannya, dan karakteristik patron akan selalu menjaga hubungan baik dengan client sebagai cara untuk melanggengkan kekuasaan. Dalam relasi kekuasaan seperti ini, pegawai negeri sipil selaku client akan tunduk dan patuh terhadap intruksi pimpinan di atasnya tanpa reserve.

Dalam konteks netralitas politik birokrasi di Provinsi Sulsel, faktor etnisitas merupakan variabel yang turut memberikan warna dalam pola hubungan kekuasaan, khususnya dalam momentum pemilihan kepala daerah. Hubungan kekerabatan yang terjalin berdasarkan kesamaan etnisitas menjadi instrumen yang efektif dalam membangun dukungan politik bagi incumbent. Dalam hal ini seorang PNS akan melihat incumbent dari perasaan keterwakilan dari etnis yang sama atau mewakili dari klan tertentu atau keluarga tertentu.

sumber :

https://radiomarconi.com/