Pendidikan

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN

      PROSEDUR PENYELESAIANNYA

  1.   Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaiari hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

  1.   Macain-Macam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Menurut Richard Falk, pelanggaran hak asasi manusia meliputi,

  1.    Pembunuhan besar-besaran (genosida).
  2.   Rasialisme resmi.
  3.    Terorisme resmi berskala besar.
  4. Pemerintahan totaliter.
  5.    Penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan-kebutulian dasar mariusia.
  6. Perusakan kualitas lingkungan.
  7.   Kejahatan-kejahatan perang.

Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pelanggaran HAM meliputi:

  1.    Pembunuhan massal secara terencana terhadap suatu etnis tertentu (genosida)
  2. Pembunuhan sewenang-wenang atau putusan di luar pengadilan (arbytrary extra yudicial killing).
  3.    Penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa.
  4.   Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).
  5.   Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelaku yang harus bertanggung jawab terhadap pelanggar hak asasi manusia adalah sebagai berikut,

  1.    Setiap orang atau orang per orang

      Pelaku pelanggar hak asasi manusia bisa orang perorang sehingga penanggungjawabnya adalah orang itu sendiri. Contohnya perbuatan main hakim sendiri.

  1.   Sekelompok orang

      Pelanggaran HAM bisa dilakukan sekelompok orang, yang terdiri dari beberapa orang, atau dilakukan oleh masyarakat.

      Contoh:

1)   Kasus konflik horizontal yang pernah terjadi di beberapa daerah, seperti di Ambon, Poso, kasus Sanggauledo, Tasikmalaya.

2)   Pengeroyokan dan pembakaran terhadap orang yang disangka pencuri hingga tewas.

  1. Pemerintah atau aparat keamanan.

      Menurut undang-undang, tidak dikenal pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, badan hukum publik, atau badan hukum perdata. Setiap pelanggaran yang bertanggung jawab adalah pelakunya, bukan institusinya.

      Hal ini berarti bahwa:

1) Komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anak buahnya atau pasukan yang berada di bawah komandonya.

2) Seorang atasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran HAM yalig dilakukan oleh bawahannya. Hal ini bisa terjadi bilamana atasan mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya rnelakukan pelanggaran HAM berat, dan tidak mengambil tindakan apa-apa.

      Contoh kasus pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah atau aparat adalah sebagai berikut,

1)   Kasus Tri Sakti tanggal 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 mahasiswa yang sedang melakukan demo untuk menurunkan Presiden Soeharto.

2)   Kasus pasca jajak pendapat di Timor Timur, seperti Kasus Bumi Hangus, pembunuhan massal di Gereja Suai, dan lain-lain.

 

Sumber :

https://mlwcards.com/facebook-beri-tahu-pengguna-saat-foto-mereka-muncul/