Standar Akuntansi

Standar Akuntansi

Standar Akuntansi

Standar Akuntansi
Standar Akuntansi

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu dari PABU adalah standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan prinsip untuk menyajikan laporan keuangan yang diterima oleh umum karena dibuat oleh badan autoritatif melalui due process procedure. Sebagai gambaran, jika pelaporan keuangan diibaratkan sebagai kegiatan bercerita, maka standar akuntansi merupakan bahasa. Dalam contoh suatu entitas membeli sebuah mobil dan harus menceritakannya, maka standar akuntansi mengatur mengenai harus dicatat sebagai apakah mobil itu, dengan metode apa transaksi pembelian mobil itu diukur, dan informasi lain apa yang harus diungkapkan terkait dengan pembelian mobil itu. Oleh karena itu, si pencerita (entitas pelapor) dan pihak yang diberi cerita (pihak-pihak berkepentingan), akan memiliki pemahaman yang sama atas cerita dan kegiatan nyata yang terjadi.

Saat ini Indonesia memiliki empat pilar standar akuntansi yaitu, Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

SAK adalah standar akuntansi yang digunakan oleh entitas bisnis yang berakuntabilitas publik. Suatu entitas disebut berakuntabilitas publik jika entitas tersebut memiliki fungsi fidusia (memegang kepentingan orang banyak). Contoh entitas bisnis yang memiliki fungsi fidusia adalah bank dan perusahaan yang go public. SAK terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Intepretasi atas Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) dan Panduan Implementasi. Badan autoritatif yang mengeluarkan SAK adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Saat ini, SAK masih terus dikonvergensikan dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Hal ini merupakan hasil dari kesepakatan negara-negara anggota G-20 dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan antar entitas di negara-negara G-20. Salah satu keuntungan dari konvergensi IFRS ini adalah penurunan kos modal (cost of capital). Ibaratkan SAK sebagai bahasa. Suatu ketika, entitas pelapor di Indonesia ingin meningkatkan modalnya dengan mencari investor dari luar negeri. Karena bahasa akuntansi yang digunakan oleh entitas pelapor (SAK) sudah sama dengan bahasa akuntansi yang digunakan oleh investor dari luar negeri (IFRS), investor dari luar negeri akan memiliki pemahaman yang sama atas laporan keuangan yang disajikan oleh entitas pelapor. Hal ini akan membantu investor untuk lebih percaya dalam menginvestasikan dananya ke entitas pelapor. Dalam hal ini, penurunan kos modal telah terjadi. Selain itu, dengan bahasa yang sama, laporan keuangan antar entitas akan lebih mudah untuk saling diperbandingkan.

SAK ETAP adalah standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Hal ini berarti, entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti contohnya perusahaan perseorangan dan small medium enterprise (SME), menggunakan standar akuntansi ini untuk menyajikan laporan keuangan. Prinsip dan persyaratan yang digunakan dalam SAK ETAP lebih mudah daripada SAK. Hal ini dikarenakan prinsip bahwa manfaat penyajian laporan keuangan harus lebih besar daripada kos penyajiannya. Jika entitas tanpa akuntabilitas publik menggunakan prinsip dan persyaratan yang ada dalam SAK, kos penyajian laporan keuangan akan lebih tinggi daripada manfaatnya.

SAK Syariah adalah standar akuntansi untuk melaporkan transaksi syariah. Jadi, jika suatu entitas memiliki produk syariah, maka transaksinya dicatat menggunakan SAK Syariah. Hal ini berarti, jika ada suatu entitas berakuntabilitas publik (misalnya bank), dan entitas tersebut memiliki transaksi syariah, maka laporan keuangannya akan menggunakan dua standar akuntansi yaitu, SAK dan SAK Syariah. Badan autoritatif yang mengeluarkan SAK Syariah adalah Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS).

SAP adalah standar akuntansi yang digunakan untuk sektor pemerintahan. SAP ada dalam yurisdiksi pemerintah dan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Hingga saat ini, SAP merupakan standar akuntansi yang masih belum memiliki prinsip akuntansi yang kuat dan belum diterapkan dengan sempurna.

Di luar negeri, sektor pemerintahan masuk dalam sektor publik, sama seperti organisasi non-profit. Salah satu standar akuntansi sektor publik adalah International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Sebagai sektor publik, pemerintahan maupun organisasi non-profit memiliki karakteristik yang sama, yaitu tidak mengenal konsep laba dan berakuntabilitas ke publik. Karena tidak mengenal konsep laba, akuntansi yang digunakan oleh sektor publik adalah akuntansi dana. Dalam akuntansi dana, laporan keuangan menyajikan penerimaan dan penggunaan dana. Di Indonesia, akuntansi pemerintahan terpisah dari organisasi non-profit, walaupun sama-sama sektor publik. Saat ini, akuntansi untuk organisasi non-profit diatur dalam PSAK 45: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Jadi, organisasi non-profit seperti yayasan atau lembaga sosial masyarakat melaporkan aliran dananya menggunakan PSAK 45 ini. Ke depan, DSAK berencana untuk membuat pilar tersendiri bagi organisasi non-profit. Hal ini dikarenakan standar akuntansi untuk organisasi non-profit memiliki prinsip akuntansi yang berbeda dengan SAK.

Sumber : http://sco.lt/4y5O0e