Sumber Hukum Administrasi Negara

Sumber Hukum Administrasi Negara

Sumber Hukum Administrasi Negara

Sumber Hukum Administrasi Negara
Sumber Hukum Administrasi Negara

Sumber Hukum Administrasi Negara (HAN)

Berikut sumber hukum HAN:

1) Pancasila

2) UUD 1945

3) TAP MPR

4) Perpu

5) PP

6) Kepres

7) Permen dan Kepmen

8) Perda dan Kepkada

9) Yurisprodensi

10) Hukum Tidak tertulis

11) Hukum Internasional

12) Keptu

13) Doktrin

C. Ruang Lingkup Hukum Administarsi Negara (HAN)

Beberapa ahli mengemukakan berbagai ruang lingkup HAN. Menurut Walther Burckharlt (Swiss), bidang-bidang pokok HAN di antaranya:

1) Hukum Kepolisian

Kepolisian dalam arti sebagai alat administrasi negara yang sifat preventif misalnya pencegahan dalm bidang kesehatan, penyakit flu burung, malaria, pengawasan dalam pembangunan, kebakaran, lalu lintas, lalulintas perdagangan (ekspor-impor).

2) Hukum Kelembagaan

Administrasi wajib mengatur hubungan hukum sesuai dengan tugas penyelenggara kesejahtreaan rakyat missal dalam bidang pendidikan, rumah sakit, tentang lalu lintas (laut, udara dan darat), Telkom, BUMN, Pos, pemeliharaan fakir miskin, dan sebagainya.

3) Hukum Keuangan

Aturan-aturan tentang keuangan negara, missal pajak, bea cukai, peredaran uang, pembiayaan negara dan sebagainya.

Sedangkan ruang lingkup HAN menurut Prajudi Atmosudirdjo yakni:

Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada administrasi negara.
Hukum tentang organisasi dari administrasi negara.
Hukum tentang aktifitas-aktifitas dari administrasi negara yang bersifat yuridis.
Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara.
Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah, yang dibagi menjadi :

Hukum Administrasi Kepegawaian
Hukum Administrasi Keuangan
HukumAdministrasi Materiil
Hukum Administrasi Perusahaan Negara
Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara

HTN dan Hukum Administrasi Negara

Dilihat dari segi sejarah,sebelum abad ke 19 HAN menyatu dengan HTN dan baru setelah abad ke 19 HAN berdiri sendiri. Mengenai batasan antara HTN dengan HAN, terdapat dua perbedaan pendapat, yaitu:

a) Golongan yang berpendapat bahwa antara HTN dan HAN terdapat perbedaan yang prinsipil.

– Oppen Heim mengatakan bahwa pokok bahasan HTN adalah Negara dalam keadaan diam (strats in rust), di mana HTN membentuk alat-alat perlengkapan negara dan memberikan kepadanya wewenang serta membagi bagikan tugas pekerjaan kepada alat-alat perlengkapan negara ditingkat tinggi dan tingkat rendah. Sedangkan HAN adalah Negara dalam keadaan bergerak (staats in beveging) di mana HAN melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh HTN baik ditingkat tinggi maupun ditingkat rendah.

– Van Vallen Hoven HAN mengatakan semua peraturan-peraturan hukum setelah dikurangi hukum-hukum materiil Tata Negara, Pidana dan Perdata. HAN merupakan pembatasan dari kebebasan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Badan-badan kenegaraan memperoleh kewenangan dari HTN, dan dalam melaksanakan kewenangan itu badan-badan kenegaraan hasurlah berdasarkan pada HAN.

b) Golongan yang berpendapat bahwa tidak ada perbedaan prinsipil antara HTN dan HAN. Perbedaannya hanya pada titik berat/fokus pembahasan. HTN fokusnya adalah hukum rangka dasar dari negara, sedangkan HAN adalah administrasi dari Negara. Oleh karena itu, HAN merupakan hukum khusus dari HTN.

– Kranenburg, tidak ada perbedaan yang prinsipil antara HTN dengan HAN, perbedaannya hanya terjadi dalam praktek dalam rangka tercapainya suatu kemanfaatan saja. HTN adalah hukum mengenai struktur umum daripada suatu pemerintahan Negara. Sedangkan HAN merupakan peraturan-peraturan yang bersifat khusus.

– Mr. Prins, HTN mempelajari hal-hal yang fundamental yang merupakan dasar-dasar dari negara. HAN menitikberatkan kepada hal-hal yang bersifat teknis yang selama ini kita tidak berkepentingan hanya penting bagi para spesialis.

2.1.3 Hukum Pidana

A. Definisi Hukum Pidana

Berikut beberapa definisi hukum pidana dari para ahli:

1) Prof. Moeljatno4Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: (1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dg disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; Criminal Act. (2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; Criminal Liability/ Criminal Responsibility. (3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut; Criminal Procedure/ Hukum Acara Pidana.

2) Prof. Pompe: Hukum Pidana adalah semuaaturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

3) Prof. Van Hamel: Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

4) Prof. Simons: Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana), barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.

B. Sumber Hukum Pidana

1) KUHP (beserta UU yang merubah dan menambahnya)

– BukuI tentang Ketentuan Umum (pasal 1 – 103)

– Buku II tentang Kejahatan (pasal 104 –488)

– Buku III tentang Pelanggaran (pasal 489 – 569)

2) UU Pidana di luar KUHP

– UU Anti Subversi, UU No. 11/PNPASAL/1963 (Sudah dihapus)

– UU Pemberantasan T.P. Korupasali, UU No. 20/2001 jo UU No. 31/1999

– UU Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 7/drt/1955

– Perpu1/2002 UU 15/2003 Anti Terorisme

– UU Money Laundering.

3) Ketentuan Pidana dalam peraturan perundang-undangan non-pidana:

– UU Lingkungan

– UU Pers

– UU Pendidikan Nasional

– UU Perbankan

– UU Pajak

– UU Partai Politik

– UU pemilu

– UU Merek

– UU Kepabeanan

– UU Pasar Modal

C. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi menjadi :

Sumber : https://downloadapk.co.id/